PALANGKA RAYA - Penanggung jawab aksi damai Aliansi Utus Dayak Mantehau (AUDM) , Yetro Simon mengungkapkan kekecewaannya atas sikap dan karakter Rektor Universitas Palangka Raya (UPR).
Yetro Simon menilai bahwa seharusnya Rektor UPR bisa hadir disaat acara Diskusi Publik terkait penerimaan Mahasiswa baru khususnya di Fakultas Kedokteran UPR yang baru - baru saja di langsungkan oleh pihak Forum Ormas Dayak Kalimantan Tengah (FODKT).
"Akan kah Universitas Negeri yang satu - satu dimiliki Bumi Tambun Bungai ini, untuk mencetak penerus generasi - generasi masyarakat adat Dayak ini dipimpin oleh oknum Rektor seperti ini?, " tanyanya Yetro Simon, saat selesai acara diskusi publik, Senin (07/08).
Akan kah Sikap seorang akademis dan seorang pimpinan akademis 'hanya diam berkutik' dengan menikmati keadaan kenyamanan nya sebagai seorang penjabat di Akademis.
Dengan kata - kata hanya melalui media massa yang diduga untuk kepentingannya, tanpa melihat apa yang dikehendak masyarakatnya khususnya masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Ini adalah acara untuk UPR, membicarakan apa saja kendala yang dihadapi pihaknya selama ini. Akhirnya ini akan jadi isu liar ditengah masyarakat, sehingga bisa menciptakan opini bias nantinya, " tegasnya.
Sebagai seorang pemimpin akademis di suatu Universitas terkemuka di Kalteng, yang mencetak generasi - generasi terbaik di daerah ini. Tentunya dia (Rektor UPR) selaku seorang panutan yang dapat sebagai seorang teladan masyarakat, bisa memberikan contoh terbaik kepada pihak lain, bagaimana sosok seorang pemimpin dalam melayani bangsa dan negara dengan sikap bangsawannya.
Ketua aksi Damai AUDM ini menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan Rektor UPR selama ini, "bukanlah sikap seorang akademis, sikap seorang pemimpin akademis".
Baca juga:
Jarimatika Perkalian Super Mudah
|
Hal itu ditegaskan kembalinya olehnya, sepatutnya bisa diharapkan agar pihak - pihak terkait bisa mengambil langkah - langkah positif untuk menyingkapi keadaan selama ini.
"Mosi tidak percaya akan kepemimpinan Rektor UPR saat ini patut dipertanyakan, akan kah musti kita turun lebih besar untuk melakukan aksi kembali di Rektorat UPR, " tegasnya.
Bersama tim aksi damai AUDM, Budi HD, Pdt Bobo, Basir Ready D Timbang dan Ibiew, juga merasakan kekecewaan terhadap Rektor UPR saat ini. Disampaikan, dari awal aksi damai di Rektorat UPR hingga penyampaian surat Pernyataan Sikap aksi damai ke Rektor UPR, tidak dilayani dengan baik.
Hingga pada saat pelaksanaan Diskusi Publik pertama tanggal 1 Agustus 2023 ditunda untuk menghargai Rektor UPR, dan terakhir pelaksanaan Diskusi Publik pada hari Senin 7 Agustus 2023 di Hotel Best Western (BW), Rektor UPR tidak hadir.
"Sikap bukan akademis yang dilakukan oknum Rektor UPR saat ini, tentulah membuat kami kecewa sekali, " kata aktivitis Pdt Bobo juga menyampaikan ke media ini.
Diskusi publik yang dihadiri oleh pendiri Fakultas Kedokteran saat itu, Dr Agustin Teras Narang, SH yang sebagai Senator DPD RI Kalteng, ketua Ombudsman Kalteng R Biroum, Praktisi Pendidikan juga dosen di UPR, Dr Aswin Usuf, M.Sc dan perwakilan Dinas Pendidikan Kalteng.
Sementara itu, pihak UPR melalui bidang humas, media ini berupaya mengklarifikasi hal ini. Terkait pihak Rektor UPR Prof Dr Salampak Dohong tidak bisa hadir dalam Diskusi Publik yang diadakan oleh Forum Ormas Dayak Kalteng di Room Hotel Best Western jalan RTA Milono Kota Palangka Raya, Senin 7 Agustus 2023.
Baikpun melalui pesan Whatshap dan telepon tidak diangkat sampai berita ini dinaikan.